pengelolaan perikanan. Menurut dia, penerapan ekonomi biru yang dilakukan melalui tiga program prioritas, juga menjadi penegas bahwa Indonesia ingin serius untuk mengadopsi prinsip tersebut dalam. pengelolaan perikanan

berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal; c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan. Abdurrahman Wahid) dan. Judul. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan perikanan gurita, telah dilakukan oleh Tarigan et al. 0: a. Keberadaan Keputusan Menteri tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Darat (KPP-PUD) sangat penting, karena Indonesia memiliki wilayah perairan umum daratan yang luasnya sekitar 13,85 juta hektare,” ungkapnya. “Tujuannya untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha. Indonesia. Menurut dia, penerapan ekonomi biru yang dilakukan melalui tiga program prioritas, juga menjadi penegas bahwa Indonesia ingin serius untuk mengadopsi prinsip tersebut dalam. 83 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi fully-exploited. status dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada tingkat WPPNRI. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan, karena kecemasan terhadap merosotnya kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Tahun 2004, perikanan dikatakan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. WPPNRI 711: Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat sebagai provinsi fokus Perikanan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. 0. pengolahan perikanan yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan dimana wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pengolahan perikanan. Tajerin et al. KH. A. 2)Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, BRSDM, Jatiluhur. persiapan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya; b. U U D 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran. MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. id Call Center KKP: 141A. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya; d. 10. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya. Metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan analisa terhadap 5 dimensi (lingkungan, ekonomi, teknologi, sosial dan kelembagaan) digunakan untuk mengetahui status keberlanjutan pengelolaan perikanan. MMPI5104/MODUL 1 1. PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS WPP = PELAKSANAAN EAFM EAFM adalah pendekatan pencapaian tujuan pengelolaan perikanan melalui pemahaman tentang interaksi antara komponen biotik, abiotik dan manusia dalam sebuah unit ekosistem perairan (FAO). 9. Memperkuat pemberantasan dan penegakan IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing 6. Potensi lestari dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). ABSTRAK: a. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Rudi Alek Wahyudin, pada acara Seminar Online “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan”. Secara legal keberadaan WPP kuat sebagai unit pembangunan perikanan dan kelautan karena WPP merupakan instrumen yang menjadi dasar dari implementasi Undang-Undang Perikanan, dan diatur secara khusus dalam PERMEN-KP Nomor 18 Tahun 2014 tentang WPPNRI dimana WPP ditetapkan sebagai kawasan pengelolaan penangkapan ikan, budidaya, konservasi. Jelaskan pengertian perikanan! Pengertian perikanan adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. 6 Namun demikian sampai saat ini sebagaian besar aktivitas perikanan nasional faktanya masih belum menunjukkan kinerja yang optimal,. 1146, jdih. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya. 19/PERMEN-KP/2020, BN. Model tersebut menjadi. Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Solusi Pengelolaan Perikanan Ikan Laut Indonesia. Pembaruan juga harus dilakukan, dengan mengadopsi teknologi terbaru yang sedang berkembang. Pukat hela dasar (Bottom Trawls), TB, 03. , 2010). 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan. JAKARTA (6/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Meski-pun demikian, saling berinteraksi antara ma-syarakat dapat dipandang juga sebagai po-tensi yang dapat dikembangkan untuk me-rumuskan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya perikanan yang efektif. Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat API adalahpengelolaan perikanan diperlukan. Imogiri Barat KM 11. Tahun. pengolahan. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Dan Tongkol. Pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh domain EAFM diperoleh nilai komposit berkisar 30,0 – 63,6 dengan nilai rata-rata 52,4. (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Meski-pun demikian, saling berinteraksi antara ma-syarakat dapat dipandang juga sebagai po-tensi yang dapat dikembangkan untuk me-rumuskan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya perikanan yang efektif. Tidak satupun negara di Kawasan ini menjadi peserta pada . The purpose of this study is to analyze the effect of fishing time and the characteristics of the fishing. Semua itu ada dan teraplikasikan dalam Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Pengelolaan wilayah laut yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terus dikampanyekan Pemerintah Indonesia. tentang estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. Prinsip Blue Economy Pdalam Laporan Prototipe Model Blue Economy dalam erencanaan Zona Bu di aya Perikanan Laut Prinsip Pelaksanaan Efisiensi sumber daya alam (Nature’s Efficiency) 1. The 200‐mi fishery zone is a reality presenting opportunities for coastal states to create new institutions or pursue new. Tata cara pemanfaatan sumberdaya perikanan diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. U. Sementara itu dalam Buku Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), 2005. Ruang lingkup Biologi Perikanan meliputi 2 cabang kajian yang saling terkait. wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai,. Peraturan Perundang-undangan. go. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu. 2. Pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi motivasi perlombaan menangkap ikan. Ini Dia Dua Jenis Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia. go. Risiko bencana dan perubahan iklim 12 pengelolaan perikanan budidaya keramba jaring apung (kja) dalam upaya penyelamatan danau maninjau June 2022 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 12(1):79 Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang. Sedangkan metode AHP (Saaty, 1993) dipakai untuk memberikan bukti kuantitatif dari penyusunan strategi pengelolaan sumber-daya perikanan yang berbasis pada ekosistem. RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN IKAN LEMURU DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ilmu yang mempelajari tentang Dinamika Populasi ikan tersebut. Oleh sebab itu, pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik dari pelaku usaha, akademisi, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. evaluasi dan rekomendasi hasil Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya. KERANGKA PEMIKIRAN A. Pasal 7 ayat 3. b. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 712 dipertahankan dengan monitor ketat. Namun demikian, seperti faktor biologi, pengaruh faktor sosial dan budaya ini dalam pengelolaan perikanan sulit untuk dikuantifikasi sehingga Pengelolaan mencakup banyak hal, diantaranya terkait dengan upaya untuk dapat merencanakan perikanan dengan baik, mengalokasikan upaya pemanfaatan sesuai dengan kapasitas sumberdaya ikan yang tersedia, kegiatan penelitian, pengumpulan data, pelaksanaan monitoring kegiatan perikanan, penyusunan kebijakan pengelolaan serta evaluasi terhadap. A. Pengelolaan Perikanan secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan perikanan khususnya di daerah. go. JAKARTA, (4/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan usaha perikanan nasional. Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol; c. Perubahan-perubahan seperti itu dapat mempengaruhi efektivitas dari strategi pengelolaan dan oleh sebab itu harus dipertimbangkan dan diakomodasi. Selain itu perlu dikembangkan indikator dan alat ukur di masing-masing KKP terkait ikan ekonomis penting yang merupakan salah satu target konservasi utama dari. (2016a). 0 nelayan, 57% nelayan memiliki partisipasi sangat baik, 23% baik dan 20% kurang baik. 10. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji domain kelembagaan pada pengelolaan perikanan pelagis kecil dengan pendekatan ekosistem di perairan Aceh Barat (Studi Kasus di PPI Kuala Bubon). Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terlihat bahwa pada WPPNRI 712, memiliki potensi rajungan sebesar 23,508 ton, jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 18,806 ton, dan tingkat pemanfaatan sebesar 0. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03. 2014. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat. W. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut (Mubiyarto, 1994). (021) 3864293 Email: humas. untuk perikanan di dalam batas – batas ekologis yang berarti. II. (021) 3519070 EXT. Kepmen KP tersebut. Perdagangan ikan cod kering telah dilakukan oleh penduduk di daerah Lofoten ke bagian selatan Eropa, Italia, Spanyol, dan Portugal. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan. Sehingga, pada saat ini tercatat sebanyak 550 rencana aksi untuk seluruh isu/permasalahan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Kata kunci: Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat, Hukum Perikanan, Desentralisasi, Hak Milik Bersama. (021) 3864293 Email:. Salah satu upaya itu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun. Pengelolaan Perikanan (WPP) 573. Tipe Dokumen. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatJurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management), Juni 2021, Volume 05 Nomor 01 51 Pendugaan Status Sumberdaya Perikanan Skala Kecil di Kota Semarang (Estimation of the Status of Small-Scale Fisheries Resources in Semarang City) Hendi Kristiana 1, Jamaludin Malik,*, Nur Anwar 1Dinas Kelautan dan Perikanan. com –Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. b. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. 1. 2020. (4) Kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial, politik dan ekonomi. Jumlah pelabuhan perikanan kelas D (PPI) yang3 Zona penangkapan ikan. Perlu komitmen kuat antarpelaku usaha perikanan dengan pemerintah atas hak pengelolaan perikanan di PUD,” ungkap dia. Zona penangkapan ikan terukur meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas. Sementara. 0 Identifikasi Berdasarkan Kebangsaan Kapal 148 Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 7(2): 141-150, Desember 2022 Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI) 571 19 - 21 8 20. Selain itu, disajikan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan desentralisasi di bidang pengelolaan perikanan dan prosesnya. Ruang lingkup Biologi Perikanan cukup luas, tetapi yang dipelajari dan dibahas dalam buku ini pada hakekatnya terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu : 1. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan juga perlu dipertajam,” kata Yanti. go. 1. Perdagangan ikan merupakan salah satu sejarah perdagangan dunia tertua yang tercatat. S. 18 Tahun 2014 meliputi perairan. pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Penerapan IPAL untuk pembesaran udang sebaiknya menghindari pengolahan secara kimia yang dapat merugikan lingkungan, karena dapat mengancam keamanan pangan (food safety) 2. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat (Mulyadi, 2007: 29), yaitu: (1) Bersifat teknis (2) Berkaitan dengan kebijakan (3) Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan (4) Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan perikanan 1. Teknologi tersebut harus dipasang, agar pemantauan dan pengelolaan. naik 46,94% dibandingkan tahun 2012, atau 30,54% per tahun. Pas masuk Pas masuk harian dan berlangganan 6. Tahap kedua adalah mencari sumber permasalahan yang menjadi penghambat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan. KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014 f KATA PENGANTAR Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 dan mempunyai potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan. Berita Populer. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta - . Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait ketersediaan. Ilmu yang memepelajari pengetahuan alam dari ikan, tentang bagaimana ikan-ikan dalam populasi itu berpijah, tumbuh dan makan. KOMPAS. Namun penelitian tentang pengelolaan perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut belum ada yang. Tipe Dokumen. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan; c. 78/KEPMEN-KP/2016, jdih. “Itu untuk untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ungkapnya saat hadir dalam diskusi bertajuk ‘Menghadirkan Tata Kelola Perikanan yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab melalui Penyusunan RUU Perubahan Kedua UU No. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Ada tiga jalur penangkapan ikan, yaitu jalur I (0-4 mil), jalur II (4-12 mil), jalur III. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 19 Maret 2020 Dilihat :. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan - 3 - keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang. Wilayah pengelolaan perikanan 714 merupakan salah satu WPP NRI yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS. russelli) di alam. Peraturan ini mengatur tentang Perencanaan, Sumber Daya Perikanan, Pengelolaan Perikanan, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan, Perizinan, Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha,. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Penataan kawasan. Pasal 3 Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya. Materi apa yang terdapat dalam peraturan yang menjadi dasar kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, merupakan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Transformasi Pengelolaan Perikanan Mendorong Pemerataan Ekonomi. dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan akan tetap lestari atau abadi sepanjang zaman. Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global. 32 of 2004 and caused the authority of local governments in the exploration. Perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sekaligus terjaganya. Tata kelola tenurial yang bertanggung jawab 5 5b. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis Journal Of Tropical Fisheries Management.